Jakarta, 15 Juli 2025 – Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman (FPIK Unsoed) terus menunjukkan kiprahnya dalam mendukung kebijakan strategis nasional di sektor kelautan. Kali ini, FPIK Unsoed hadir dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengusung tema besar: "Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas."
Rakernis ini dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta, dan menjadi forum penting dalam menyatukan pandangan serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan implementasi kebijakan tata ruang laut nasional sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Ir. Endang Hilmi, S.Hut., M.Si, selaku Dekan FPIK Unsoed, hadir langsung dan menjadi bagian dari delegasi akademik yang diundang oleh Kementerian. Kehadiran beliau menegaskan peran penting dunia akademik sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan dan penyempurnaan tata kelola ruang laut yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal.
“Penataan ruang laut tidak hanya berurusan dengan spasial atau zonasi, melainkan juga menyangkut nasib keberlanjutan sumber daya kelautan, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta ketahanan ekonomi nasional di masa depan. Kami di FPIK Unsoed berkomitmen untuk terus mendukung proses perencanaan dan implementasi tata ruang laut melalui riset, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Prof. Endang Hilmi.
Rakernis dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan dihadiri pula oleh sejumlah menteri, pejabat tinggi kementerian/lembaga, gubernur, serta pimpinan BUMN dan NGO. Rangkaian kegiatan mencakup penandatanganan nota kesepahaman antara Ditjen PRL dengan PT Danareksa (Persero) dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia, serta sesi diskusi strategis terkait kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, keterpaduan tata ruang laut dalam RTRWN 2025–2045, serta peran tata ruang laut dalam mewujudkan swasembada pangan dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sesi konsultasi teknis yang dilaksanakan pada malam hari, para peserta juga berkesempatan berdialog langsung dengan jajaran Ditjen PRL terkait isu-isu teknis perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut. Forum ini memberikan ruang bagi akademisi seperti FPIK Unsoed untuk memberikan masukan berbasis riset dan data lapangan.
Komitmen FPIK Unsoed: Dari Kampus Menuju Lautan
Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki konsentrasi kuat di bidang kelautan dan perikanan, FPIK Unsoed secara konsisten mengembangkan berbagai penelitian dan program pendidikan yang relevan dengan tata ruang laut, konservasi wilayah pesisir, serta pengembangan ekonomi biru. Keterlibatan aktif dalam forum nasional seperti Rakernis ini menjadi bagian dari komitmen tersebut.
“Kami percaya bahwa visi Indonesia Emas hanya dapat terwujud jika seluruh elemen bangsa—termasuk kampus—bergerak bersama. Tata ruang laut adalah tulang punggung pengelolaan sumber daya kelautan yang adil, lestari, dan produktif,” tegas Prof. Endang Hilmi menutup pernyataannya.
Kehadiran FPIK Unsoed dalam Rakernis ini tidak hanya meneguhkan eksistensi sebagai mitra akademik pemerintah, tetapi juga membuka peluang kolaborasi riset, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas, demi kemajuan sektor kelautan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (AY)
